Blogger news

Nama : Seandi Briantama
Kelas : Aksel
Absen : 19

Yoroshiku Minna San

Kamis, 14 Januari 2016

PENGARUH DAN DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

Silahkan Unduh dengan cara Klik Ling dibawah ini
           Disini                             Mirror

Kamis, 06 Agustus 2015

TUGAS PKN BAB MENGHORMATI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

1. Sebutkan tugas dan peranan Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan sengketa Internasional!
2. Apakah yang anda ketahui tentang Mahkama Internasional?
3. Bagaimanakah wujud rasa hormat dan menghargai putusan Mahkamah Internasional?

Jawab:
1.  Tugas Mahkamah Internasional yaitu menerima perkara yang bersifat menjadi penasehat dan menerima perkara sesuai wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh negara-negara.

2. Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan dunia yang berpusat di Den Haag, Belanda. Lembaga ini berperan untuk mencegah terjadinya permasalahan antarnegara. Mahkamah Internasional merupakan kelanjutan dari Mahkamah Tetap Peradilan Internasional yang dibentuk berdasarkan Pasal XIV Covenant Liga Bangsa-Bangsa.

3. Apabila keputusan dari Mahkamah Internasional telah diputuskan , tidak diperkenankan protes melainkan diperkenankan melakukan banding.

Tugas PKN Bab Timbulnya Sengketa

1. Jelaskan penyebab timbulnya sengketa Internasional!
2. Uraikan cara menyelesaikan masalah-masalah (Sengketa Internasional)!
3. Berikan 3 contoh penyelesaian masalah Internasional melalui arbitrase!
4. Tunjukkan salah satu contoh penyelesaian sengketa Internasional melalui tindakan agresi!

Jawab:
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional.
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi.
4. Perebutan pengaruh ekonomi.
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain.
6. Perluasan pengaruh politik & ideologi terhadap negara lain.
7. Adanya perbedaan kepentingan.
8. Penghina terhadap harga diri bangsa.
9. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatas-an antar negara yang banyak yang belum tersele-saikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan multilateral).
10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi militer.
11. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.

2.  -Rujuk : penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak yang bersengketa secara kekeluargaan.
     -Damai= secara politik, arbitrase Internasional, Pengadilan Internasional
     -Agresi= dengan paksaan
3.  >Sengketa antara Cemex Asia Holding melawan Indonesia yg diselesaikan melalui ICSID
     >Sengketa antara Pertamina melawan Commerz Asia Emerald yang diselesaikan melalui SIAC
     >Sengketa antara Newmont melawan pemerintah Indonesia yang diselesaikan di ICSID Washington D. C.

4.  Perang Teluk I tahun 1990-an atas militer Afsel untuk melakukan Afresi terhadap wilayah Kuwait

Selasa, 31 Maret 2015

PKN Masyarakat Madani dan Budaya Demokrasi

Soal 
1. Gambarkan apa yang dimaksud masyarakat madani?
2. Apakah masyarakat madani sudah terwujud di Indonesia?
3. Apa yang dimaksud budaya demokrasi?
4. Jelaskan budaya demokrasi liberal, komunis, dan pancasila!
5. Sebutkan minimal 5 perbedaan demokrasi liberal, komunis, dan pancasila!
6. Deskripsikan prinsip-prinsip demokrasi!
7. Sebutkan makna dari budaya demokrasi!

Jawab :
1. Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Masyarakat yang demokratis dan agamis/religius.
2. Seharusnya masyarakat indonesia yang Pancasilais telah mencerminkan masyarakat madani. Namun, di Indonesia asas pancasila semakin memudar. Banyak masyarakat yang tidak taat hukum, tidak beragama, tidak sadar pentingnya pendidikan, dan kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.
3. Budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan.
4. Demokrasi liberal : suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif.
Demokrasi Komunis : Demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.
Demokrasi pancasila : Paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia.
5.

PERBEDAAN DEMOKRASI LIBERAL, KOMUNIS ,DAN PANCASILA
Ditinjau dari
LIBERAL
KOMUNIS
PANCASILA
HUKUM
Warga Negara mempunyai kebebasan yang luas untuk bertindak, asal tidak melanggar hukum.
Hukum yang berlaku di sana kurang ketat, sehingga keadaan kaum ada batasan-batasan tertentu.
Warga Negara menganut aturan sesuai dengan UUD 1945.
AGAMA
Masalah ketuhanan adalah masalah pribadi Negara tidak mencapai urusan agama warga Negara bebas beragama atau tidak beragama.
Penganut demokrasi ini tidak percaya kepada Tuhan, kehidupan manusia berdasarkan suatu evolusi di tentukan oleh hukum-hukum kehidupan tertentu.
Masalah agama, adalah hak pribadi(berhak memilih kepercayaan masing-masing).
EKONOMI
Dalam perekonomiaan membuka persaingan sekuat-kuatnya, akumulasi modal berada pada beberapa kelompok kecil masyarakat.
Sistem ekonomi di atur sentralistis/penguasaan oleh pusat/Negara kalau ada ekonomi swasta ia sangat terbatas.
Sistem perekonomian melibatkan pemerintah. Para pengusaha swasta dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun golongan ekonomi aktif/kuat. Dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa.saling membantu kegiatan ekonomi.
PRAKTEK KETATANEGARA
Kepentingan dan hak warga Negara lebih di pentingkan dari pada kepentingan Negara.( tapi bukan berarti kepentingan masyarakat/Negara diabaikan)
Politik berdasarkan kekuasaan pemerintahan dictator dan dilakukan oleh sedikit orang, perbedaan kaya miskin tidak ada, tapi muncul kelas baru.
 Pr                akte                         praktik ketatanegaraan                dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.


PENGUASA
Kekuasaan tertinggi di pegang oleh golongan bangsawan.
Kekuasaan tertinggi di pegang oleh partai.
Kekuasaan tertinggi di pegang oleh pemerintah.

























6. > Ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan politik
    > Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara
    > Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warganegara
    > Penghormatan tehadap supremasi hukum
7. Pemerintahan dimana seluruh rakyat secara besama-sama diikut sertakan dalam menetapkan garis-garis besar kebijakan pemerintah negara baik dalam pelaksanaan maupun permasalahan.


















Selasa, 03 Maret 2015

Budaya Politik

Hasil gambar untuk budaya politikBudaya Politik
Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Budaya Politik dibagi menjadi tiga :

-Budaya Politik Parokial
-Budaya Politik Kaula / Subjek
-Budaya Politik Partisipan

Pengertian Masing masing Budaya Politik beserta ciri ciri dan contohnya

>Budaya Politik Parokial
 Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya Politik Parokial terjadi apabila masyarakat tidak mengenal tentang negara dan kurangnya perhatian negara terhadap mereka.

Ciri Ciri :
1.Apatis
2.Pengetahuan Politik Rendah
3.Masyarakatnya masih sederhana dan tradisional
4.Lingkup Masyarakatnya kecil
5.Tidak perduli terhadap politik
6.Warga negara tidak terlalu berharap pada politik

Contoh :
1. Suku suku pedalaman di Banten
2.Gelandangan
3.Petani di pegunungan
4.Warga yang kurang pendidikan/tidak bersekolah
5.Warga di perbatasan negara

>Budaya Politik Kaula

 Budaya politik kaula yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya Politik ini telah dapat perhatian politik tetapi perlu ditingkatkan lagi perhatian kepada mereka.

Ciri Ciri :
1.Memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup
2.Warga negara cukup puas untuk menerima apapun keputusan pemerintah
3.Kesadaran berpolitik rendah
4.Partisipasi politik minim
5. Masyarakat secara pasif patuh pada pejabat, pemerintah, dan undang-undang
6. Warga kurang berperan dalam politik

Contoh 
1.Masyarakat Keraton Yogjakarta yang patuh amanat pemimpin
2.Masyarakat biasa
3.Masyarakat di kota yang jauh dari pusat pemerintahan
4.Masyarakat yang tidak memilih dalam pemilu
5.Warga Pedesaan

Budaya Politik Partisipan

 Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Biasanya warga berani memberikan aspirasi , opini , saran dan mengungkapkan kekurangan kinerja pemerintah. Dengan demikian kepekaan politik terhadap warga semakin tinggi.

Ciri ciri :
1.Masyarakat Paham Politik
2.Kontrol Politik Aktif
3.Warga peka terhadap isu isu dalam politik
4.Warga memberikan saran dan masukan.
5.Warga menyadari adanya kewenangan pemerintah
6.Warga dan Pemerintah memecahkan masalah bersama

Contoh 
1.Demo Kenaikan BBM
2.Mahasiswa menentang Korupsi
3.Pemilu yang Aktif
4.Masyarakat Perkotaan
5. Orang yang aktif dalam pemerintahan.

SEKIAN

Sabtu, 27 Desember 2014

Penjelasan Demokrasi ( Bab 6 ) (TUGAS DEMOKRASI BUKU)


Pertanyaan : Kenapa masih ada orang yang nasibnya kurang baik gelandangan yang tidur di depan toko tidak terawat pemerintah?

Jawab : Karena sebagian besar masyarakat belum bisa melaksanakan demokrasi dengan baik dan juga sebagian besar masyarakat belum menerima hak nya yang benar, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang terurus.


NEGARA YANG MENGANUT SISTEM DEMOKRASI:
1. Norwegia    6.  Australia    11. Luksemburg     16. Republik Ceko          21. Jepang
2. Islandia       7.  Swiss          12. Irlandia            17. Uruguay                    22. Korea Selatan
3. Denmark     8.  Kanada       13. Austria             18. Britania Raya            23. Belgia
4. Swedia        9.  Finlandia    14. Jerman             19. Amerika Serikat        24. Mauritius
5. Indonesia    10. Belanda     15. Malta                20. Selandia Baru           25. Spanyol

Pengertian Hak dan kewajiban
Hak = Sesuatu yang harus diterima.
Kewajiban = Sesuatu yang harus dilakukan.

A.      Hakekat warga negara dalam sistem demokrasi
1. Bagaimana hubungannya Pasal 28 dengan hakikat warga negara?
2. Mengapa pasal ini menjadi jaminan warga negara dalam demokrasi?
3. Mengapa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU? Mengapa demikian?
4. Jika itu semua tidak ditetapkan dengan UU, apa akibatnya?

#Tugas Mandiri
Carilah oleh kalian informasi di media cetak elektronik atau sumber lain tentang
orang asing yang menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, berikanlah komentar
atau pendapat kalian.
-Nama orang               :  Christian El Loco Gonzales
-Sebab menjadi WNI  :  Ingin membela timnas Indonesia
-Pendapat kalian         :  Orang luar negeri saja membela Indonesia, harusnya kita sebagai WNI asli lebih harus mencintai/membela bangsa kita tercinta dengan menjunjung tingi harkat, martabak, dan hak kita agar Indonesia lebih maju.


#Tugas mandiri
 Pengertian Sistem Demokrasi :Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
 Kelebihan Sistem Demokrasi :
1. Demokrasi Langsung : -Rakyat memiliki kontrl terhadap kekusaan politik -Menurunkan ketergantungan rakyat kepada elit politik -Mudah diterapkan pada komunitas dengan jumlah kecil
2. Demokrasi Perwakilan : -Lebih mudah digunakan untuk masyarakat yang plural -Kekuasaan dan fungsi-fungsi kenegaraan dipegang oleh orang yang lebih berkapasitas

#Lawan Anti Demokrasi : (belum tahu)

#Ciri-ciri Demokrasi :
1. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.
2. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
3. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga
yang bertugas mengawasi pemerintahan.
4. Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan
dalam undang-undang dasar negara.
5. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
6. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
7. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
8. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
9. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
10. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

#2 gagasan dasar/asas pokok demokrasi :
1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan
presiden dan wakil presiden, serta pemilihan wakil rakyat yang akan duduk
di majelis atau dewan
2. Pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia. Misalnya, adanya
pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan
hak asasi bersama demi kepentingan bersama.

#7 asas-asas pokok sistem demokrasi pancasila sebagai berikut:
a. persamaan
b. keseimbangan hak dan kewajiban
c. musyawarah untuk mufakat
d. mewujudkan keadilan sosial
e. kebebasan yang bertanggung jawab
f. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
g. cita-cita nasional.

#7 asas-asas pokok sistem demokrasi pancasila sebagai berikut:
a. persamaan
b. keseimbangan hak dan kewajiban
c. musyawarah untuk mufakat
d. mewujudkan keadilan sosial
e. kebebasan yang bertanggung jawab
f. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
g. cita-cita nasional.

#Tugas Mandiri halaman 42
Lingkungan
Sikap dan perilaku yg kurang mencermikan Demokrasi
Akibat dari sikap kurang menerapkan Demokrasi
Cara membina dan membiasakan demokrasi
1.      Keluarga
a. Sikap ingin menang sendiri
b.      Sikap Tidak Mau mengalah
c.       Sikap mengambil kebijakan sendiri
a.       Yang lain tersakiti
b.      Bisa terjadi pertengkaran
c.       Menjadi orang yang sok
a.       Harus bisa menghargai orang lain
b.      Harus bisa menanahan emosi
c.       Tidak boleh menjadi orang yang sok bisa
2.      Sekolah
a.       Tidak melaksanakan kewajibannya
b.      Tidak menghargai pendapat teman
c.       Sering mengejek teman
a.       Menjadi anak yang malas
b.      Menjadi seenaknya
c.       Temannya bisa sakit hati dan menimbulkan dendam
a.       Harus mawas diri
b.      Harus bisa menghargai teman dalam hal apapun
c.       Harus bisa menjaga perasaan teman, tidak boleh seenaknya sendiri mengejek teman
3.     Masyarakat
a.       Tidak mau kerjabakti
b.      Tidak mau bergaul dengan tetangga
c.       Menjadi warga yang sok
a.       Saling sindir-menyindir
b.      Saling dendam
c.       Dibenci tengga lain
a.       Harus bisa saling menolong antarwarga
b.      Harus bisa bergaul dengan tetangga lain
c.       Harus bisa menjadi warga yang rendah hati
4.      Bangsa dan Negara
a.       Tidak mau membayar pajak
b.      Golput
c.       Suka demo
a.       Negara bisa miskin/tidak maju-maju
b.      Pemimpin yang terpilih tidak sesuia dengan hati
c.       Banyak kerusuhan
a.       Menaati kewajibannya
b.      Harus ikut serta dalam hal apapun
c.       Bisa menerima keadaan

B. Hak Warga Negara dalam Berbangsa dan Bernegara

Hal. 43
1.      Gambar itu menyatakan bahwa pengemis tersebut belum mendapatkan hak layaknya dan belum melaksanakan kewajibannya dengan baik
2.      Karena bantuan-bantuan dari pemerintah belum tersalurkan dengan baik
3.       -karena kebutuhan kehidupan
-karena tuntutan keluarga
-karena tidak ada lapangan pekerjaan yang mau menampung, dll.
4.      Pemerintah turun tangan dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak
5.      Bagaimana pendapat pemerintah dalam hal ini?

Tugas Halaman 44
http://3.bp.blogspot.com/-nkbxQe-ikZA/VJ0C5tBjJDI/AAAAAAAAANU/6H3_aAnNKHU/s1600/timthumbphphamlanggar.jpg
Pendapat :
menurut saya perbuatan aparat itu terlalu kejam, karena menendang tersangka dengan kaki.

Harusnya dengan secepatnya diadili di hukum, tidak diadili sendiri seperti itu.




Halaman 46
No.
Pasal
Bunyi pasal
Hak tentang
1.
27 Ayat (1)
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengann tidak ada kecualinya
Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan
2.
27 Ayat (2)
Tiap - tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Hak warga Negara yang layak
3.
28
 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Kebebasan warga dalam mengeluarkan pendapat
4.
28D Ayat (3)
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
Hak warga dalam kedudukan di pemerintahan
5.
28E Ayat (3)
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Kebebasan dalam berorganisasi
6.
1 Ayat (2)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Kedaulatan yang Demokrasi
7.
2 Ayat (1)
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Lembaga Negara dipilih melalui pemilu
8.
6A Ayat (1)
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan  secara langsung oleh rakyat
Pemimpin Negara dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu
9.
19 Ayat (1)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum
Hak tentang pilihan rakyat yang bebas
10.
22C Ayat (1)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilihan Umum
Memilih/mengeluarkan suara/mengeluarkan pendapat dalam memilih pewakilnya

C. Kewajiban Warga Negara dalam Berbangsa dan Bernegara
Halaman 47-48
1.      Karena kurangnya motivasi dari pemerintah akan pentingnya PBB
2.      Dengan memberi sosialisasi dan motivasi kepada warga akan pentingnya PBB agar masyarakat dapat sadar
3.      Tidak ada Biaya, Kurang wawasan, Kurang motivasi dari pemerintah
4.      Bukannya tidak, namun belum menyadari
5.      Tidak ada.
D. Fungsi Tanggung Jawab Warga Negara dalam Proses Demokrasi
Halaman 51
1.      Belum
2.      Karena banyak keputusan KPU yang tidak sesuai dengan pilihan rakyat
3.      Tidak
4.      Bagi KPU : tidak boleh mengambil keputusan sesuai dengan sendiri (disuap). Bagi  pengunjuk rasa harusnya bisa menerima kenyataan
5.      Demokrasi di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik



Halaman 52
No.
Bidang
Hak
Kewajiban
1.
Politik
Hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan.
Memilih dalam pemilihan umum atau pelaksanaan demokrasi lain.
2.
Pendidikan
Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
Melaksanak pendidikan sesuai peraturan
3.
Ekonomi
Hank untuk mendapatkan barang yang layak
Kewajiban untuk menjadi orang yg berekonomi baik
4.
Sosial Budaya
Hak untuk mengambil manfaat dari budaya yang ada
Kewajiban  untuk melestarikan budaya
5.
Hankam
Hak untuk mendapatkan keamanan dimanapun
Kewajiban untuk menjaga keamanan dimanapun
6.
Hukum
Hak untuk mendapat kedudukan yang sama di depan hukum
Kewajibban untuk menaati hukum
7.
Agama
Hak kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing
Kewajiban untuk saling menghargai antar agama
8.
Kesehatan
Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan baik
Kewajiban untuk menjaga kesehatan
9.
Tenaga Kerja
Hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak dan baik
Kewajiban untuk menjadi pekerja yang baik
10.
Komunikasi
Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan Informasi
Menjaga untuk saling berkomunikasi satu sama lain